Rony Teguh

Membicarakan investasi di Teknologi Informasi tentunya dalam benak kita pasti mahal, dan pada kenyataan memang mahal yang dibuat-buat. Baik perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) sampai kenapa pengadaan telekomunikasi jejaring (internet). Kasus di salah satu kabupaten di Kalteng, menurut hemat penulis adalah sebuah kesalahan awal pemda dalam berinvestasi dalam bidang teknologi informasi. Ketidaktahuan adalah awal investasi menjadi buruk. Investasi tidak berbasis kebutuhan pemda menjadikan investasi tersebut memiliki nilai proyek yang dimark-up. Membandingkan AKSI nasional dengan SIAK Depdagri.

Jika Pemerintah daerah bijaksana dan berani dalam menghitung biaya investasi yang dikeluarkan oleh PEMDA dalam proyek teknologi informasi untuk pengadaan program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) seperti yang terjadi di sebuah kabupaten di Kalteng, tentunya biaya yang dikeluarkan proyek tersebut membuat mata bapak/ibu/saudara di pemerintah maupun di DPRD terperangah menyaksikan biayanya. Penulis mencoba menyajikan data perbandingan antara sistem yang dikelola oleh tim AKSI Nasional dengan SIAK yang diproduksi oleh DDN (Departemen Dalam Negeri).

AKSI Nasional

NO URAIAN HARGA JUMLAH TOTAL

1 APLIKASI Rp - 8 Rp -

2 PELATIHAN Rp 25,000,000 1 Rp 25,000,000

3 INSTALASI Rp 1,000,000 8 Rp 8,000,000

4 AKOMODASI Rp 10,000,000 1 Rp 10,000,000

JUMLAH TOTAL Rp 43,000,000

Biaya yang dikeluarkan oleh SIAK AKSI Nasional untuk jumlah 8 kecamatan. Pada Aplikasi akan dihitung Rp. 0 (NOL) rupiah, karena sistem digratiskan secara nasional dengan semangat Open Source, baik database, sistem operasi sampaikan aplikasi distribusinya. Biaya perangkat keras, sistem ini tidak membutuh perangkat keras yang super mahal, yang diperlukan adalah kapasitas memory dan penyimpanan data dalam kapasitas yang besar. Sekarang bandingkan dengan proyek pengadaan sistem yang dikeluarkan oleh DEPDAGRI.

SIAK DDN

NO URAIAN HARGA JUMLAH TOTAL

1 APLIKASI

Windows 2003 server Rp 6,600,000 8 Rp 52,800,000

Bea Weblogic Rp 30,000,000 8 Rp 240,000,000

Oracle Rp 21,000,000 8 Rp 168,000,000

2 HARDWARE

Server Rp 47,000,000 8 Rp 376,000,000

UPS Rp 3,520,000 8 Rp 28,160,000

3 INSTALASI Rp 2,000,000 8 Rp 16,000,000

JUMLAH TOTAL Rp 828,160,000

SIAK yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri (DDN) sangat mencengangkan nilai proyeknya. Data ini diperoleh dari beberapa kabupaten di Indonesia,. Biaya lisensi yang dikeluarkan oleh perangkat lunak untuk aplikasi SIAK untuk 8 kecamatan saja sudah mencapai ratusan juta, di luar perangkat keras dan perangkat jaringan.

Yang penulis soroti penulis adalah biaya APLIKASI. Di sistem SIAK Aksi Nasional nilai aplikasi adalah nol rupiah. Sedangkan pada aplikasi yang dikembangkan oleh DEPDAGRI dengan asumsi 8 kecamatan sudah mencapai ratusan juta. Sebuah nilai yang fantastis bukan? Tentu beban uang daerah atau APBD lumayan tersedot ke arah sistem ini.

Semoga tulisan ini menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan proyek yang berkaitan dengan investasi teknologi informasi. Yang diperlukan sebuah sistem e-goverment adalah kematangan tingkat e-literacy pegawai/SDM, bisnis proses sistem dinas kependudukan. Sejarah komputerisasi data kependudukan dari tahun 1994 yaitu KTP Nasional pernah kita laksanakan dan gagal. Sekarang sistem baru itu adalah SIAK DEPDAGRI. Entah besok tahun depan namanya apa, namun bentuknya tetap sama. Selama investasi daerah kita harus jeli menghitungnya termasuk perawatan, SDM serta back up penyimpanan data base penduduk sepanjang tahun.

No Comments »

SEJARAH LOKAL SEBAGAI SUATU KENISCAYAAN
Menjawab Ronny Teguh

1.
Permintaan Ronny Teguh (selanjutnya saya sebut Ronny), seorang yang menekuni
masalah komputer dan kemudian setelah menyelesaikan pendidikannya di Jawa
lalu memilih pulang ke kampung-halamannya di Kalimantan Tengah (Kalteng),
agar saya mau menuturkan masalah Tragedi September 1965 di Kalteng, saya
lihat mengandung paling tidak dua segi, yaitu (1). Tragedi September 1965
itu sendiri dan (2). masalah sejarah lokal.

Saya kira, permintaan Ronny ini beralasan. Karena masalah Tragedi September
1965 ini di Kalteng hampir tidak pernah dibicarakan seakan-akan ia
merupakan masalah yang tidak pernah ada atau enggan diingat oleh karena
hanya membangkitkan kembali kenangan pahit, sekalipun masakare terhadap
orang-orang PKI dan non PKI juga terjadi di sini, dilakukan dengan cara
tidak kalah kejamnya dengan praktek-praktek pembunuhan di pulau-pulau lain
Indonesia. Dalam Tragedi September 1965 itu masakre membabibuta yang
dilakukan oleh militer dan sekutu-sekutunya terjadi di seluruh Indonesia,
karena PKI memang sudah menyebar ke seluruh negeri, termasuk di Kalteng.

Permintaan Ronny menunjukkan bahwa seperti umumnya generasi seangkatannya
memang tidak tahu tentang bagaimana berlangsungnya Tragedi September 1965 di
Kalteng. Ketidaktahuan karena masalah ini memang tidak pernah dibicarakan
oleh siapapun, apalagi oleh media massa cetak.

Waktu Tragedi berlangsung, saya tidak berada di Kalteng tapi sudah berada di
luar negeri. Sebelumnya, sejak SMA saya berada di Yogyakarta untuk
melanjutkan pendidikan karena jangankan SMA, SMP pun untuk seluruh Kalteng,
hanya ada dua buah di Sampit. Sebagian besar hasil daerah Kalteng mengalir
ke Kalimantan Selatan, terutama Banjarmasin karena waktu itu daerah yang
sekarang menjadi Kalteng merupakan bagian dari propinsi Kalimantan Selatan
(Kalsel) sehingga untuk membangun sekolahpun daerah yang kemudian disebut
Kalteng tidak mempunyai syarat. Menolak ketidakadilan ini, maka sekitar 1956
rakyat Kalteng melancarkan perjuangan bersenjata yang kemudian berhasil
mendirikan propinsi Kalteng dengan Tjilik Riwut sebagai gubernurnya.
Palangka Raya yang menjadi ibukotanya dibangun di atas sebuah rimba raya
dekat desa Pahandut. Propinsi Kalteng dilahirkan dengan darah dan airmata
untuk mengangkat harkat dan martabat orang Dayak dan bukan karena belas
kasihan siapapun. Mengharapkan pihak luar atau orang lain untuk mengangkat
harkat dan martabat Dayak adalah ilusi tak berdasar.Orang luar dan orang
lain hanya datang ke Kalteng untuk merampas kekayaan daerah guna memperkaya
diri. Saya harap generasi sekarang mencatat benar dengan baik-baik kenyataan
ini karena berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di tangan saya sekarang,
usaha untuk memperbudak Dayak Kalteng di kampung halaman mereka sendiri
sampai sekarang masih dilakukan, antara lain melalui cara mengadu orang
Dayak melawan orang Dayak. Orang Dayak Kalteng patut meningkatkan kesadaran
Dayak mereka, tanpa harus terperosok ke dalam ethnosentrisme yang picik.

Mengenal sejarah lokal Kalteng untuk menegakkan kesadaran Dayak sangat
diperlukan. Melalui sejarah, kita tahu akar diri, bisa lebih memahami hari
ini dan memantapkan langkah menyongsong hari-hari mendatang.

Dari pandangan inilah saya melihat bahwa permintaan Ronny mempunyai arti
penting. Karena apa yang dimintanya tidak lain dari masalah sejarah.
Sementara tidak sedikit putra-putri daerah yang tidak mengenal sejarah
daerah mereka sendiri bahkan kampung-halaman mereka sendiri. Dari segi
sejarah generasi muda Dayak menjadi asing dari sejarah daerah dan kampung
halaman mereka sendiri. Permintaan Ronny memperlihatkan bahwa ia ingin
mengenal dirinya, mengenal daerahnya, mengenal sejarah etniknya, hal yang
sangat esensil di tengah keadaan sejarah Indonesia yang terlalu Jawa
sentris, seakan-akan Indonesia itu hanya Jawa.

2.

Sejarah lokal karenanya saya pandang sebagai suatu keniscayaan, bukan hanya
jika dilihat dari kepentingan daerah tapi juga dari kepentingan Indonesia.
Bagi putra-putri daerah, sejarah lokal membuat putra-putri setempat mengenal
sejarah diri mereka, sehingga mereka tahu apa siapa diri mereka, di pihak
lain penulisan sejarah lokal merupakan sumbangan nyata untuk melengkapi dan
menyempurnakan penulisan sejarah Indonesia yang sekarang. Atas dasar
sejarah-sejarah lokal ini, sejarah Indonesia yang benar-benar mencerminkan
sejarah ilmiah dan obyektif Indonesia bisa ditulis kembali. Sayangnya,
sampai sekarang saya masih belum mendapatkan adanya tulisan tentang sejarah
Kalteng yang menyeluruh dan bisa dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah
Kalteng.

Waktu saya masih berada di Kalteng, memang ada sebuah Panitya dipimpin oleh
DR. Rusan yang bertugas menuliskan sejarah Kalteng. Ketika kembali ke
Kalteng tahun 2003, saya masih belum mendengar hasil kongkret dari Panitya
Penulisan Sejarah yang disponsori oleh pemerintah daerah (propinsi) ini.
Saya mengkhawatirkan bahwa Panitya ini jika tidak bekerja cepat akan
kehilangan banyak sumber-sumber berupa pelaku sejarah daerah yang masih
hidup dan jumlahnya sudah tidak banyak lagi. Karena harus meninggalkan
Kalteng pada 2001, saya jadi kehilangan jejak terhadap kegiatan Panitya
Penulisan Sejarah Kalteng yang dipimpin oleh seorang ekonom ini.

Mengingat arti penting penulisan sejarah lokal dan menghadapi kemungkinan
lambatnya Panitya ini bekerja, apakah tidak baik seandainya LSM-LSM dan
generasi muda atau siapa saja membentuk sebuah lembaga penelitian yang
bertugas melakukan penulisan sejarah daerah dari berbagai segi dan berbagai
periode?

3.

Tragedi September 1965 hanyalah satu periode, periode mutakhir, dari
sejarah lokal yang disembunyikan dan penuh keengganan dibicarakan secara
terbuka. Ketika saya menulis tentang KM 27 di mana terjadi penguburan
hidup-hidup beberapa tahanan politik oleh militer, beberapa teman menegur
saya akan bahayanya, sama bahayanya, ujar teman-teman ini, ketika saya
menulis tentang Hampalit yang jadi padang pasir (Hampalit adalah sebuah
tambang emas terbuka dekat Kasongan, ibukota kabupaten Katingan. Tadinya
merupakan hutan rimba tak tembus matahari, tapi sekarang menjadi padang
pasir sejauh mata memandang). Tapi saya tetap menuliskan semua ini tanpa
perduli akan risiko karena saya anggap ia harus diungkapkan.

Saya memang sedikit banyak mengetahui tentang masakre yang dilakukan pada
September 1965 dan nasib para keluarga yang dimasakre melalui pembicaraan
dengan orang-orang tua yang menjadi saksi Tragedi tersebut. Bahkan saya
pun bertemu dan berbicara langsung dengan sejumlah keluarga para korban.
Sesungguhnya penulisan periode mutakhir sejarah lokal Kalteng inipun menjadi
salah satu bagian dari pekerjaan Panitya Penulisan Sejarah. Hanya saja yang
jadi pertanyaan besar pada diri saya, akankah Panitya Penulisan Sejarah
Kalteng akan memasukkan Tragedi September 1965 ke dalam materi agenda
periode sejarah mutakhir? Akankah Panitya bisa membersihkan diri dari
ketakutan dan phobi serta kontaminasi Orde Baru sehingga bisa bersikap
obyektif dalam menulis sejarah? Pertanyaan ini, membuat saya kembali
menyarankan dibentuknya sebuah lembaga penelitian independen yang bertugas
antara lain melakukan penulisan sejarah lokal — penulisan yang merupakan
suatu keniscayaan bagi daerah.

Sejarah memburu kita. Hari ini dan hari esok menagih akan adanya penulisan,
pengenalan dan pemahaman sejarah lokal obyektif yang menyeluruh. Ataukah
kita menjadi manusia dan generasi buta sejarah?!

Paris, Nopember 2003.
———————-
J.J. Kusni

No Comments »